KABARSEKILAS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, menegaskan komitmen kuat DPRD dalam menyelesaikan berbagai peraturan daerah yang belum tuntas.
Salah satunya adalah Perda Disabilitas, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk kesetaraan gender serta perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.
“Kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan periode anggota DPRD yang lama yang belum tuntas. Salah duanya adalah memastikan adanya peraturan daerah yang betul-betul memayungi kesetaraan gender dan perlindungan penyandang disabilitas,” ujar Oka Mahendra Jatikusuma dalam dialog publik memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024, Senin (16/12/2024).
Acara yang berlangsung di ruang Tengger, lantai IV Gedung Pemkab Probolinggo, ini diselenggarakan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo.
Agenda utama meliputi launching, diseminasi Perdes Desa Inklusi, serta percepatan pengesahan Perda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
Oka Mahendra, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar, menyatakan bahwa Perda Disabilitas adalah salah satu prioritas DPRD yang langsung dikebut usai dilantik.
“Perda disabilitas yang dimotori oleh teman-teman Pertuni juga menjadi inisiatif di DPRD. Kami langsung ‘gasspol’ agar perda ini segera terselesaikan,” tegasnya.
Oka juga memuji sinergi yang sudah terjalin antara Pemkab Probolinggo dan DPRD dalam mendukung perlindungan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Komitmen Pemerintah Daerah Probolinggo bersama DPRD sudah sangat luar biasa. Dengan disahkannya Perda Disabilitas, ini menjadi kado terbaik pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Oka Mahendra turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Poster Digital yang diselenggarakan oleh Pertuni.
Lomba ini diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas penyandang disabilitas dan dukungan penuh untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang inklusif.
Acara ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aktivis disabilitas, yang berharap Perda ini dapat segera diimplementasikan sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap hak-hak mereka. (*)
