KABARSEKILAS.COM – Sejak dilantik pada 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendorong konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Selama satu dekade terakhir, sejumlah pencapaian signifikan tercatat, khususnya di sektor jalan tol dan jalan nasional, yang telah memberikan dampak langsung pada efisiensi logistik serta peningkatan akses antarwilayah.
Berdasarkan data yang dirilis pada Jumat (27/9/2024) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, total jalan tol yang telah dibangun mencapai 2.050 kilometer hingga 2023.
Selain itu, ada penambahan jalan nasional sepanjang 6.000 kilometer, yang semakin memperkuat infrastruktur jalan di seluruh Indonesia.
Pencapaian Jalan Tol: 2.050 Kilometer Menyambung Nusantara
Salah satu capaian terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan tol sepanjang lebih dari 2.050 kilometer dari tahun 2015 hingga 2023.
Pembangunan ini mencakup proyek strategis seperti Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra, yang kini menjadi tulang punggung transportasi di dua pulau terpadat di Indonesia.
Tol Trans-Jawa sepanjang 1.167 kilometer, misalnya, berhasil memangkas waktu tempuh antara Merak dan Banyuwangi, yang berdampak pada percepatan distribusi barang dan efisiensi logistik.
Sementara itu, Tol Trans-Sumatra, yang telah menghubungkan lebih dari 1.100 kilometer, memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatra, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara.
Tak hanya di Jawa dan Sumatra, pemerintah juga fokus pada pembangunan tol di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, seperti Tol Balikpapan-Samarinda (99 kilometer) dan Tol Manado-Bitung (39 kilometer), yang mempercepat akses antarprovinsi dan memperkuat konektivitas di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Jalan Nasional: Memperkuat Perbatasan dan Wilayah Terpencil
Selain tol, pengembangan jalan nasional juga menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, dengan pembangunan lebih dari 6.000 kilometer jalan baru hingga 2023.
Proyek jalan nasional ini mencakup wilayah perbatasan, seperti Jalan Lintas Papua sepanjang 3.000 kilometer yang kini tersambung, memberikan akses lebih baik ke wilayah-wilayah terpencil di Papua.
Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer juga memberikan dampak positif, tidak hanya dari segi konektivitas antarwilayah tetapi juga dari aspek keamanan nasional di perbatasan dengan Malaysia.
Jalan ini membantu mempercepat arus barang dan orang serta memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang sebelumnya terisolasi.
Dampak Positif bagi Ekonomi dan Sosial
Laporan dari Kementerian PUPR dan BPS menunjukkan bahwa dampak dari pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk percepatan waktu tempuh, tetapi juga dalam pengurangan biaya logistik serta dampak sosial yang luas.
Waktu tempuh rata-rata per 100 kilometer yang pada 2015 mencapai 2,7 jam, kini berkurang menjadi 2,16 jam pada 2023.
Efek langsungnya adalah percepatan distribusi barang, peningkatan efisiensi ekonomi, serta kemudahan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
Pembangunan infrastruktur ini juga diproyeksikan dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri.
Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah berhasil menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Meskipun tantangan seperti penurunan biaya logistik masih ada, keberhasilan ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan akan terus menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.
